Rangkuman Hasil Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan

Berdasarkan keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi jaminan kesehatan pada hari Kamis, 21 Februari 2019. Penulis mencoba merangkum hasil sosialisasi tersebut dengan harapan rangkuman ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan Sosialisasi Jaminan Kesehatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinkes Kabupaten Kulon Progo di Aula Adikarta/Gedung Kaca Komplek Pemkab Kulon Progo. Begitu pentingnya informasi terkait jaminan kesehatan, sebanyak 250 orang diundang dalam kegiatan tersebut dengan harapan informasi jaminan kesehatan dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Daftar undangan tersebut meliputi: Dinsos dan P3A, Bappeda, Bag.Kesra Setda, Kepala & Pengelola Jamkes Puskesmas, Camat, Kepala Desa, TKSK, KPKD, UPTD Jamkesda dan Dinkes.

Acara dibuka dan disambut oleh Bapak Sekretaris Dinkes Bambang Sudaryanto, SH. Ada 4 narasumber atau materi inti yang disampaikan yaitu tentang Jampersal, BPJS, Jamkesos dan Jamkesda. Berikut point-point rangkuman yang bisa ditangkap oleh penulis dari tiap materi :

  1. Materi Jampersal (drg. Hunik Rimawati, M.Kes)
    • Semua penduduk baik dalam maupun luar kulon progo yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan melahirkan di kabupaten kulon progo dijamin oleh jampersal.
    • Tidak ada batasan biaya persalinan.
    • Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi: pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
    • Pengurusan jampersal di tahun 2019 ini dilakukan di UPTD Jamkesda.
  2. Materi BPJS (dr. Galih Anjungsari)
    • Rujukan dilakukan berjenjang dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, dokter keluarga)
    • Sistem rujukan dilakukan secara online disesuaikan dengan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien. Sehingga pasien mendapatkan pelayanan secara maksimal karena dekat, antrian merata dan ditangani oleh pemberi pelayanan yang mempunyai kompetensi yg sesuai.
    • PMK 51 tahun 2018 mengatur tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program JKN. Ketentuan ini bertujuan untuk kendali mutu dan kendali biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan.
    • Urun biaya hanya untuk jenis pelayanan kesehatan tertentu (akan dibahas dalam tim yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan (Menkes), yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan (Kemkes), BPJS Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, akademisi dan pihak terkait lainnya.) Jika sudah ditetapkan Menkes, akan ada petunjuk teknisnya. Oleh karena itu berita tentang sudah berlakunya urun biaya saat ini adalah TIDAK BENAR.
    • Urun biaya tidak berlaku bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
    • Peserta JKN-KIS dapat meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi atas permintaan sendiri dan hanya boleh naik 1 kelas lebih tinggi di atas hak kelasnya . Kenaikan lebih dari 1 kelas atas permintaan sendiri, otomatis menjadi pasien umum, tidak bisa dijamin BPJS Kesehatan.
    • Kenaikan kelas perawatan atas permintaan sendiri tidak berlaku bagi PBI, peserta yang iurannya dibayar pemerintah daerah dan pekerja penerima upah yang mengalami PHK serta anggota keluarganya.
    • Bagi pasien hak kelas 1 yang naik ke VIP, maka selisih biaya maksimal 75% dari tarif CBG kelas 1. Bagi pasien kelas 3 yang naik ke kelas 2, atau kelas 2 yang naik ke kelas 1, maka selisih biaya sebesar selisih tarif INA CBG antar kelas.
    • Bagi pasien yang menjalani periksa Rawat Jalan Eksekutif, maka ada selisih biaya maksimal Rp 400 ribu per kunjungan.
    • Fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan/atau selisih biaya, beserta estimasi besarannya kepada peserta. Nantinya, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya dan/atau selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan.
  3. Materi Jamkesos (drg. Puspito Ekowati, M.Kes)
    • Penyampaian evaluasi Pelayanan Jamkessos dan Program Pelayanan Jamkessos th 2019.
    • Pergub DIY nomor 63 th 2016: Jaminan Kesehatan Semesta. Insyaallah Bapel Jamkesos akan ada sepanjang masa untuk mencover masyarakat DIY dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kriteria yg sudah diatur didalamnya.
    • Berikut program/rincian jenis layanan di tahun 2019 : Buffer Anak – Bayi PBI JKN, Miskin non Jamkes, Kader Miskin non Jamkes, Anak Lapas, Gepeng & Terlantar, KTPA, Penghuni Lapas, Minoritas Sosial, Warga Binaan Panti, Korban Traficking, Penderita Gizi Buruk, Thalasemia, Penderita KIPI, HIV-AIDS, Jamkesus PBI SK Gub, Difabel miskin non jamkes, Psikotik miskin non jamkes, Posbindu Disabilitas, TORCH, Garba II, Homecare Disabilitas, IBNR. Pada tahun 2019 ada program tambahan layanan baru yaitu : Homecare katastropik, Homecare psikotik, Homecare senior/lansia.
  4. Materi Jamkesda (Paryanta, SKM)
    • Mulai 1 Februari 2019, Jamkesda sudah tidak memberikan klaim jaminan pelayanan kesehatan baik rajal maupun ranap.
    • UPTD Jamkesda akan berakhir di tahun 2019. Selanjutnya kegiatan terkait jaminan kesehatan akan diampu Seksi Jamkes di Dinkes Kabupaten.
    • Ketugasan jamkesda mulai 1 Februari sampai akhir tahun 2019 yaitu: Penerbitan voucher Jampersal th 2019, Verifikasi klaim jampersal, Verifikasi data kepesertaan jaminan kesehatan PBI APBD, Pengusulan dan penonaktifan peserta PBI APBD, Melakukan proses administrasi pembayaran premi, Mempersiapkan proses dan mengawal menuju UHC (Rekonsiliasi , koordinasi, mou dll).
  5. Informasi-informasi penting terkait pertanyaan di masyarakat :
    • Pemerintah kabupaten saat ini mencover jaminan kesehatan melalui JKN PBI APBD.
    • Bumil dengan JKN PBI APBN/APBD diharapkan datang ke jamkesda 2 bulan sebelum HPL untuk mengurus kepesertaan JKN calon anaknya dan akan mendapatkan kartu JKN PBI dengan nama By.Ny.(Nama Ibu). Setelah mempunyai Akte kelahiran segera memperbaiki identitas barunya ke BPJS.
    • Usulan untuk bayi lahir tersebut tidak boleh lebih dari 28 hari setelah persalinan.
    • Bayi Lahir tahun 2018 dengan orang tua yang mempunyai JKN PBI bisa mengurus ke BPJS untuk memperoleh kartu JKN, dengan membawa KK dan Akte kelahiran.
    • Peserta JKN PBI yang dialihkan ke JKN Non PBI dari perusahaan. Kemudian terkena PHK, bisa mengusulkan kembali mendapatkan JKN PBI.
    • Himbauan dari Dinsos terkait Jaminan Kesehatan agar TIDAK mengarahkan ke masyarakat untuk meminta JKN PBI ke Dinsos. Saat ini Dinsos secara aktif melakukan perubahan kepesertaan JKN PBI mendasarkan pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM). Masyarakat yg terdapat dalam DTPPFM tsb akan langsung diusulkan mendapatkan JKN PBI.

Sosialisasi yang dilaksanakan tersebut tentu masih banyak informasi penting yang belum tersampaikan. Untuk itu Dinkes Kabupaten Kulon Progo masih akan melakukan sosialisasi jaminan kesehatan, khususnya jampersal di tingkat kecamatan. Ada beberapa harapan dari KPKD, agar Dinkes bisa memberikan buku saku terkait informasi jaminan kesehatan untuk memudahkan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ditutup oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Ananta Kogam, M.Kes.

Demikian rangkuman yang bisa kami tulis, semoga bermanfaat. Jika ada informasi yang salah terkait tulisan kami, mohon untuk disampaikan melalui kolom komentar agar bisa segera kami perbaiki. Terima kasih.. (eLHa)
NB : Materi sosialisasi bisa didownload dengan klik disini atau bit.ly/sosialisasijamkes

Hits: 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *